ERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A)

Tujuan penelitian : untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dan hambatan yang dihadapi dalam
perlindungan hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Tinjauan
Terhadap Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di
Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistis. Spesifikasi
penelitian menggunakan penelitian hukum klinis (Clinical Legal Research ),
Metode Penyajian Data, Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat
berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji
sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Metode Analisis Data yang
diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif,
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut
: 1). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di
Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, berdasarkan Keputusan Sekretaris
Mahkamah agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021
tentang Pengelolaan Pegawai Pmerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah
agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat melakukan
perekrutan pegawai non pegawai negeri khususnya pramubakti. Pihak pegawai
pemerintah non pegawai negeri dalam perjanjian kerja tersebut, tugas dan
fungsinya mengacu pada peraturan yang berlaku yang sama dengan pegawai
negeri sipil lainnya. Apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan maka akan diberikan sanksi yang tercantum dalam perjanjian tersebut.2).
Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A terbatasnya anggaran
untuk pegawai honorer yang berasal dari Non DIPA, hal ini tetap dilakukan
dikarenakan kurangnya pegawai dalam membantu kinerja ASN Pegawai Negeri
Sipil