WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN CILACAP

SATPOL PP adalah aparat daerah yang salah satu tugasnya menegakkan
Peraturan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan kewenangan
SATPOL PP Kabupaten Cilacap didalam menjalankan tugasnya menegakkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Rumusan
masalah didalam penelitian ini yaitu Bagaimana wewenang SATPOL PP dalam
penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima,
dan apakah kendala-kendala SATPOL PP didalam menegakan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai wewenang
SATPOL PP dalam menegakan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap. Metode
dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Penulis
menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima antara lain
melakukan penertiban non-yustisial, melakukan penindakan terhadap pedagang
kaki lima yang melanggar ketertiban umum serta memberikan sanksi
administratif. Selain wewenenang tersebut, kendala-kendala satuan polisi pamong
praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2004 yaitu mengenai
kualitas sumber daya personil dan luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cilacap.