PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk tentang pelaku usaha yang memproduksi
atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar. Setiap produk kosmetik yang
diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari
Kepala Badan POM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis yang
digunakan adalah data kualitatif, berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan
Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk diketahui bahwa Terdakwa dikenakan Pasal 197
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan
bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana
dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah). Dalam putusan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak menggunakan
ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen hal ini disebabkan pelaku telah melakukan perbuatan pidana khusus di
bidang kesehatan, dengan demikian juga tidak menggunakan ketentuan dalam
KUHP.