PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan
hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur dalam Laporan Polisi
Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA
TENGAH di tahap proses penyidikan dan untuk mengetahui apa yang menjadi
hambatan dalam perlindungan hukumterhadap anak sebagai korban pencabulan
di tahap proses penyidikan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori-teori
dengan sumber data secara sekunder yang di peroleh secara tidak langsung atau
melalui media perantara seperti literature buku, jurnal, situs atau sumber lain
sebagai tambahan penulis melakukan wawancara dengan penyidik Unit PPA Sat
Reskrim Polresta Banyumas.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan
perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur dalam
Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda
Jawa Tengah telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo
UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan dalam
penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan
anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor
LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah yaitu korban
menolak untuk melakukan konseling atau melakukan pengecekan psikiater dan
kurang terbukanya korban pada saat dimintai keterangan dikarenakan korban
merasa malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya sehingga tidak
memberikan keterangan yang jelas dan jujur.
Kata kunci : Perlindungan Anak, Korban, Pencabulan