MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (KHUSUSNYA PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS GANDA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan
Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi
penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi
lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data
dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi
Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan
Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas dengan adanya
rehabilitasi sosial dan peran serta masyarakat Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda
(PPDG) Banyumas melalui program kerjanya yang menangani penyandang
disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah
penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan
pemenuhan hak Kesehatan terdapat hambatan yang harus dihadapi yaitu
terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki,
data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara
menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak
kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak
penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk
menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum
disabilitas.
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Ganda,
Pemenuhan Hak Kesehatan