PENOLAKAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA/Bks)

Perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir dan batin antara
laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami dan istri yang
menimbulkan hak dan kewajiban. Umumnya seorang laki-laki hanya
menikahi seorang perempuan, namun dalam kondisi lain seorang laki-laki
dapat beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak.
Hubungan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar dan tidak
menutup kemungkinan adanya perselisihan antara suami dan istri serta
berbagai macam masalah yang timbul dan mengakibatkan putusnya
hubungan perkawinan atau perceraian. Salah satu akibat dari perkawinan
adalah terbentuknya harta perkawinan, harta yang diperoleh selama
perkawinan disebut dengan harta bersama. Seorang laki-laki yang
mempunyai istri lebih dari seorang atau dikenal dengan istilah poligami,
maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama masa perkawinan
tersebut terpisah dan berdiri sendiri antara para istri, dan baik istri kedua,
ketiga maupun keempat baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad
perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama
yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Jika terjadi sengketa pada
harta bersama tersebut, yang berhak untuk menyelesaikannya adalah
Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama muslim dan Pengadilan
Negeri bagi masyarakat non muslim. Misalnya sengketa pembagian harta
bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami meninjau Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Bks. Metode
pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data yang
digunakan adalah data primer berupa peraturan perundangan-undangan,
putusan pengadilan, data sekunder sebagai data pendukung berupa publikasi
tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi
meliputi buku teks dibidang hukum, makalah dan hasil karya ilmiah
dibidang hukum, jurnal hukum, serta bahan dari media internet, metode
dekskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian
ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pembagian harta bersama
akibat perceraian dalam perkawinan poligami serta bagaimana
pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.
Kata kunci: Pembagian, Harta Bersama, Poligami, Perceraian