TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt)

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam
mengabulkan dispensasi perkawinan anak dibawah umur Penetapan
Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt.
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan
secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode
penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan
kemudian disusun secara sistematis. Kesimpuan : Dari dasar pertimbangan
hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada
perkara nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt anak Pemohon yang bernama
xxxxxxxxxx, baru berumur 18 tahun. Ukuran kedewasaan yang digunakan
hakim yaitu dengan menggunakan patokan aqil dan baligh yang bersumber
dari hukum Islam. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang
bernama xxxxxxxxxxx, tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai
dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi di sini,
hakim telah mengesampingkan patokan umur yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana umur pria dan wanita
dapat menikah setelah mereka berumur 19 tahun. Kekhawatiran Pemohon
akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat melanggar norma�norma agama ataupun kesusilaan karena hubungan keduanya yang sudah
sangat erat patut dimengerti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon untuk
dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun atau belum
memenuhi ketentuan untuk menikah dapat diberikan sesuai dengan dasar
pertimbangan hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.