PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perkawinan Incest adalah perkawinan yang dilarang baik menurut KUH Perdata,
Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam, karena itu perkawinan yang
sudah terlanjur harus dibatalkan atau batal demi hukum. Perkawinan merupakan
ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk
keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidaknya
tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi
diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang,
salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis ketururan. Perkawinan
tersebut dinamakan perkawinan sedarah (Incest). Permasalahannya di Indonesia
terutama kasus di Gorontalo yang mempunyai tradisi yakni adanya masyarakat
yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam
perkawinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sedarah dari
Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris
diambil dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan bahwa pengaturan perlindungan bagi anak sumbang hanya terdapat
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 dan
Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 100 bahwa anak sumbang
atau anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya saja, sedangkan dalam KUHPerdata dan dalam Hukum Adat
tidak ada pengaturannya.