GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA KANDING KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen dalam menerapkan
pemerintahan yang baik atau good governance untuk mengatasi berbagai macam
permasalahan yang ada. Good governance diharapkan dapat membantu
mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar
pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Pemerintah Desa Kanding dituntut
untuk dapat berfungsi secara maksimal dalam mengemban tugas yang diserahkan
dengan berlandaskan prinsip good governance dan berfokus pada kepentingan
umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang
Good Governance pada Pemerintahan Desa Kanding Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek akuntabilitas dalam
menjalankan roda pemerintahan di Desa Kanding sudah diterapkan, namun belum
bisa dikatakan akuntabel dikarenakan pihak Pemerintah Desa Kanding belum
sepenuhnya terbuka terkait laporan kinerja perangkat desa dan masih kurangnya
evaluasi terhadap kinerja perangkatnya. 2) Dalam pelaksanaan aspek transparansi
di Pemerintahan Desa Kanding masih kurang, ada beberapa hal yang harus menjadi
fokus perhatian pemerintah, yaitu kurangnya transparansi terhadap informasi
mengenai program atau kebijakan dari pemerintah desa serta dalam pengambilan
keputusan. 3) Aspek partisipasi sudah dilaksanakan dalam menjalankan
Pemerintahan di Desa Kanding, namun pemerintah belum secara maksimal
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 4) Pemerintah
Desa Kanding sudah melaksanakan prinsip supremasi hukum, tetapi perlu
ditingkatkan lagi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memberikan rekomendasi
kepada pemerintah Desa Kanding untuk meningkatkan aspek akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.