TAFONAO, FAOMASI (2022) PELAKSANAAN PERIJINAN PENEBANGAN KAYU DI DESA KUBANGKANGKUNG KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP. skripsi thesis, Universitas Wijayakusuma.
COVER-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (15kB)
LEGALITAS-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (438kB)
ABSTRAK-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (13kB)
BAB-I-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (111kB)
BAB-II-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (279kB)
BAB-III-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (227kB)
BAB-IV-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (14kB)
DAFTAR PUSTAKA-FARRAS NASYWA WIJDANI-18110110341-SKRIPSI-2022.pdf
Download (17kB)
Abstract
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui Pelaksanaan Perijinan
Penebangan Kayu di Desa Kubangkangkung Kecamatan Kawunganten Kabupaten
Cilacap, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan Metode pendekatan
secara yuridis normative, Spesifikasi Penelitian adalah clinical legal research dan
in concreto, Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang
dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis, Kesimpulan: Pelaksanaan
Perijinan Penebangan Kayu Di Desa Kubangkangkung Kecamatan Kawunganten
berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut-II / 2014
tentang perubahan ke tiga atas Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 126 / KPTS-II
/ 2014 Tentang penatausaha Hasil Hutan, Penebangan Kayu terhadap Illegal
Logging di bidang bkehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis
yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu
rumus delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual penebangan
dibidang kehutanan, pembuktian yang sulit, ruang lingkup rumusan delik masih
bersifat sempit tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk lembaga
peradilan khusus tindak pidanan kehutanan. Sedangkan hambatan non yudiris
meliputi kelemahan koordinasi antara penebangan kayu, peraturan proses penyitaan
yang diperlakukan
Kata Kunci : Perijinan, Penebangan, Kayu, Desa Kubangkangkung
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perijinan, Penebangan, Kayu, Desa Kubangkangkung |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email perpustakaan.unwiku2020@gmail.com |
Date Deposited: | 21 Sep 2022 04:12 |
Last Modified: | 21 Sep 2022 04:12 |
URI: | http://repository.unwiku.ac.id/id/eprint/113 |