IMPLEMENTASI PERJANJIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAGIAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BANYUMAS

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi perjanjian
kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang)
Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah yuridis normatif dengan spesifikasi yang clinical legal research. Materi
penelitian ini adalah tentang implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri
Sipil di Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas dianalisa dengan
menggunakan metode deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kinerja pegawai
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Implementasi perjanjian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas dituangkan dalam dokumen perjanjian
kinerja yang mengacu pada visi dan misi organisasi. Dokumen perjanjian kinerja
berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja, penjelasan dan target yang diharapkan.
Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kinerja pegawai berasal dari APBD. Kendala
implementasi perjanjian kinerja yaitu pencarian dana kegiatan yang sering
terlambat, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak tepat waktu,
kemampuan sumberdaya manusia yang masih kurang dan termasuk disiplin kerja
PNS yang masih perlu ditingkatkan. Solusi agar ke depan diperoleh hasil yang
lebih baik yaitu melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka pencairan dana,
mensuport para PPTK/PPK untuk melakukan pertanggungjawaban tepat waktu,
memberikan tambahan penghasilan dan memberikan kesempatan kepada pegawai
BAPPEDALITBANG untuk melakukan pengembangan SDM baik pendidikan
formal maupun non formal..