IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Work From Home (WFH) Pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pelaksanaan kebijakan
WFH pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis hasil penelitian menggunakan
model analisis interaktif. Ada 3 aspek yang menjadi objek penelitian yaitu Aspek
Ruang, Aspek Waktu dan Aspek Peran Sosial (Gądecki et al., 2018) dengan
kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Aspek Ruang
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu
menggunakan teknologi dan menyesuaikan diri antara kehidupan pegawai
dengan kehidupan di rumah dengan melaksanakan tugas menggunakan
perangkat keras, perangkat lunak dan berbagai kebutuhan perangkat untuk
menunjang tugas pekerjaan.
2. Aspek Waktu
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mengikuti
jadwal WFH sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Banyumas
meskipun terjadi tabrakan dua sistem waktu yang berbeda namun hal tersebut
tidak menjadi masalah karena masing-masing pegawai mengerti tugas dan
tanggungjawabnya.
3. Aspek Peran Sosial
Peran sosial pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
apa yang dikemukakan oleh (Gądecki et al., 2018) yaitu terjadinya kontinuitas
untuk terus-menerus bekerja untuk membangun dan menegosiasikan batas
antara dunia luar dan dunia rumah karena adanya jadwal WFH yang
ditentukan.
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas terdapat beberapa implikasi yang
diajukan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Pegawai membutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dari sisi
anggaran agar pegawai dapat menyediakan ruang privat di rumah untuk diubah
menjadi ruang publik semu;
2. Pegawai yang melaksanakan WFH mengalami tabrakan dua sistem waktu yang
berbeda saat menjadi seorang pegawai bersamaan dengan mengerjakan tugas
pekerjaan rumah yang tumpang tindih sehingga membutuhkan dukungan
secara moriil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
dan keluarga;
3. Pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan baru yaitu sebuah sistem kerja
dimana pegawai tidak harus berangkat ke kantor sehingga terdapat flexible
working yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai.